 |
| Foto: Dok.Kemenkeu RI |
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik yang memicu volatilitas pasar dan tekanan terhadap harga komoditas dunia. Pemerintah, kata Juda, terus memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati, fleksibel, dan responsif terhadap berbagai risiko ekonomi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Juda saat memberikan paparan dalam Rapat Pimpinan Nasional PB Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Jakarta, 5 Maret lalu. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa indikator utama perekonomian nasional masih menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan yang stabil serta inflasi yang tetap terkendali.
“Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih berada di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujar Juda di hadapan para peserta rapat nasional organisasi alumni tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal untuk mengantisipasi potensi dampak konflik geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, struktur fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut, bahkan jika harga minyak berada pada kisaran 80 hingga 90 dolar Amerika Serikat per barel.
Dalam paparannya, Juda juga memaparkan bahwa perekonomian domestik sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5,11 persen, dengan akselerasi pada triwulan IV yang mencapai sekitar 5,39 persen. Sementara itu, defisit fiskal tetap terjaga di level sekitar 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB), masih di bawah ambang batas 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Keuangan Negara Indonesia.
Dari sisi pengelolaan utang, Juda menyebut rasio utang pemerintah terhadap PDB juga masih berada pada tingkat yang aman, yakni sekitar 40 persen. Angka ini dinilai relatif rendah dibandingkan batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang, serta lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain yang memiliki peringkat kredit setara dengan Indonesia.
Menurutnya, stabilitas fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mengejar target menjadi negara maju pada tahun 2045. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran 5.000 dolar AS per tahun, sementara standar negara maju umumnya berada di atas 13.000 dolar AS per kapita.
Juda menambahkan, momentum bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga periode 2035–2040 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Jika peluang tersebut terlewat, Indonesia berisiko menghadapi kondisi “tua sebelum kaya”. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan hingga sekitar 8 persen guna keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Untuk mendukung agenda pembangunan jangka panjang tersebut, pemerintah telah merancang kerangka APBN 2026 Indonesia dengan total belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.847 triliun dan penerimaan negara sekitar Rp3.153 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit fiskal direncanakan tetap terkendali di kisaran 2,68 persen dari PDB.
Menutup paparannya, Juda menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi pada awal tahun ini. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 berpotensi melampaui capaian akhir tahun sebelumnya, didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan serta penyaluran tunjangan hari raya (THR), dengan baseline pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 5,5 persen.
Laporan: Tim Radarbrinews.my.id
Editor: Redaksi
0 Komentar